Legislator Harapkan Pilkada Bebas 'Money Politics'
Anggota Komisi II DPR RI Sukamto. Foto: Runi/Od
Anggota Komisi II DPR RI Sukamto berharap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 ini bebas dari money politics. Menurutnya jika penyelenggaraan Pilkada terbebas dari persoalan tersebut, kualitas Pilkada akan semakin baik. Kontestasi yang terjadi lima tahun sekali ini pun bisa sukses dan menghasilkan para pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyatnya.
“Saya berpesan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta Pemerintah Daerah bisa mencegah hal-hal yang bermuatan money politics. Tidak dipungkiri lagi hampir di seluruh pelosok daerah, semua bentuk pemilihan, baik Pilkada, Pilpres, serta Pileg, mayoritas menggunakan hal-hal tersebut," kata Sukamto usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Semarang, Jawa Tengah, Rabu (19/2/2020).
Butuh pengawasan ketat atasi tradisi money politics dalam Pilkada. Sukamto menyerukan agar Bawaslu dan Panwaslu bekerja dengan baik dalam mengawasi pendaftaran calon kepala daerah. Semaksimal mungkin dihindari munculnya pro dan kontra dalam Pilkada. Misalnya, ia mencontohkan, banyak pemilih dalam Pilkada tidak mendapat undangan pencoblosan. Ini tentu memicu konflik. Penyelenggara Pemilu harus lebih teliti.
Pada bagian lain, Sukamto juga mengomentari masalah blanko KTP-el yang masih terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. Komisi II DPR RI sudah menyetujui anggaran untuk mencetak blanko KTP-el sebesar Rp 12,9 miliar. “Jadi tidak ada alasan lagi ke depan kekurangan blanko KTP-el. Di sini peran Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan agar bisa segera menyiapkan KTP-el bagi masyarakatnya,” pesan Sukamto.
Ditambahkan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, ada 270 daerah yang menggelar Pilkada serentak pada 23 September 2020 nanti. Dari jumlah itu, terdapat 9 pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan wali kota. Dan kunjungan Komisi II DPR RI ini ingin memastikan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di Jateng berjalan baik. Komisi II DPR RI juga ingin melihat dari dekat persiapan Pilkada di setiap daerah. (rni/sf)